MOMENTUM, Bandarlampung – Dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, hingga pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak transparan menjadi sorotan Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Lampung, Kamis (25/6/2026).

Massa mendatangi Kantor DPRD Lampung sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pelaksanaan MBG diaudit secara menyeluruh.

Dalam orasinya, massa menilai program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) itu perlu mendapat pengawasan ketat karena menggunakan anggaran besar dan menyasar masyarakat luas.

Massa menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari kualitas makanan yang disajikan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan praktik monopoli dan jual beli titik lokasi.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan mekanisme penunjukan pengelola dan dugaan penguasaan program oleh kelompok tertentu.

"Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu," kata salah seorang orator.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Bersatu menyampaikan delapan tuntutan. Namun, tuntutan utama mereka adalah dilakukannya audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.

Massa juga mendesak Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai pengelolaan program, mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yang diterapkan.

Selain audit, massa meminta pemerintah menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan MBG tanpa praktik monopoli, kartel, maupun intervensi pihak tertentu.

Para demonstran menilai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG perlu dilakukan agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Hingga aksi berakhir, massa meminta DPRD Lampung ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. (*)