MOMENTUM, Liwa--Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Keberadaan dapur MBG juga harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menyerap hasil pertanian dan peternakan lokal.

Penegasan itu disampaikan Parosil saat menerima audiensi pengurus DPD Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Barat, di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit, Rabu (15-7-2026).

Menurut Parosil, Program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus tepat sasaran, profesional, dan memberi dampak ekonomi bagi daerah.

"Kebutuhan dapur MBG harus bisa dipenuhi petani sayuran, peternak ayam petelur, dan pelaku usaha lokal. Program ini harus ikut menggerakkan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Selain mendorong penggunaan produk lokal, Parosil mengingatkan seluruh pengelola dapur agar memperhatikan pengelolaan limbah sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

"Limbah cair maupun padat harus dikelola dengan baik. Koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup agar tidak menimbulkan masalah baru," pintanya. 

Parosil juga menegaskan pengawasan terhadap dapur MBG akan diperketat. Sesuai arahan pemerintah pusat, kepala daerah memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan program, bahkan mengusulkan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah.

"Pengawasan bukan hanya melihat, tetapi memastikan seluruh dapur memenuhi standar. Jika ada pelanggaran, pemerintah daerah dapat mengusulkan penutupan SPPG," katanya.

Pengawasan tersebut juga akan melibatkan Tim Penggerak PKK sesuai arahan Gubernur Lampung. Menurut Parosil, TP-PKK memiliki peran penting dalam memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan higienitas makanan yang disajikan.

Ketua APPMBGI Lampung Barat Firman Yani mengatakan organisasinya siap menjadi mitra pemerintah dalam memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Pihaknya juga berencana menggelar pelatihan bagi seluruh pengelola dapur MBG di Lampung Barat agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar operasional.

Berdasarkan data Pemkab Lampung Barat, hingga Juni 2026 terdapat 84.625 calon penerima manfaat MBG, terdiri atas: 66.249 peserta didik serta 18.376 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini terdapat 46 titik SPPG, dengan 29 dapur telah beroperasi dan melayani sekitar 60.639 penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap kolaborasi bersama APPMBGI mampu memperkuat pelaksanaan MBG, memperluas jangkauan layanan, sekaligus memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. (**)