MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, Selasa (8/9/2026).

Penyampaian Raperda dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Dua regulasi usulan Pemprov mencakup pencabutan Perda tarif pelayanan rumah sakit serta perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Wagub Jihan menjelaskan Raperda pertama menyasar pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2017 (RSUD Bandar Negara Husada) dan Perda Nomor 5 Tahun 2016 (RS Jiwa Daerah). Langkah ini diambil seiring transisi kedua fasilitas kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Penyesuaian tata kelola tarif layanan kesehatan BLUD merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Pencabutan Perda lama krusial demi mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum," tegas Jihan.

Sementara pada Raperda kedua, Pemprov mendorong harmonisasi regulasi daerah dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 untuk memperkuat tata kelola riset berbasis data dan bukti.

Revisi aturan ini difokuskan pada optimalisasi peran badan penelitian daerah, perbaikan infrastruktur riset, hingga penyusunan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi di Lampung.

Jihan berharap DPRD Provinsi Lampung dapat membahas intensif kedua rancangan tersebut agar menghasilkan kebijakan komprehensif bagi pembangunan daerah.

"Pembahasan Raperda ini bertujuan memecahkan persoalan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Rapat paripurna dijadwalkan berlanjut pada Rabu (9/9/2026) dengan agenda tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (red)