MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah setempat.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Format Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Periode 2026–2028 di Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/419/V.24/HK/2026.
Pembentukan Pokja didasari urgensi koordinasi lintas kewenangan untuk mengurai berbagai tantangan lapangan seperti konflik tenurial, kepastian areal, serta keterbatasan kapasitas kelompok masyarakat.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pokja Perhutanan Sosial akan bekerja secara terstruktur melalui tiga bidang utama demi memastikan kelancaran program dari hulu ke hilir.
Bidang pertama berfokus pada legalitas akses yang mencakup sosialisasi, pencermatan peta indikatif, pemeriksaan lapangan, hingga fasilitasi permohonan dan verifikasi teknis.
Sementara itu, bidang kedua bertugas meningkatkan kapasitas kelompok melalui perencanaan pengelolaan, pengembangan usaha, kerja sama, dan sosialisasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Adapun bidang ketiga menangani kerja sama internal dan eksternal, pengawasan, pembinaan, serta penyelesaian konflik sosial yang kerap terjadi di area kawasan hutan.
Secara keseluruhan, Pokja mengemban sepuluh tugas strategis mulai dari penataan areal kerja, penyusunan dokumen Informasi Areal Definitif (IAD), hingga pelaporan berkala kepada Gubernur.
Melalui tagline "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera, Lampung Maju", Pemprov Lampung optimistis percepatan perhutanan sosial ini mampu mendorong kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan. (**)
