MOMENTUM, Gedongtataan -- Pemerintah Kabupaten Pesawaran mempelajari sistem pengelolaan pajak, retribusi, dan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Studi komparasi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan diskusi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gunungkidul. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi Pesawaran dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Wildan, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian ialah sistem pengelolaan retribusi pariwisata berbasis kawasan yang diterapkan Gunungkidul.

Menurut dia, sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah destinasi wisata dalam satu kawasan dengan pembayaran retribusi melalui satu tempat pemungutan retribusi (TPR).

“Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan penerimaan dilakukan secara lebih terintegrasi sekaligus memudahkan pengawasan terhadap arus kunjungan dan penerimaan retribusi,” kata Wildan, Senin (28/9/2026).

Bupati Pesawaran Nanda Indira mengatakan, sistem tersebut dapat menjadi referensi bagi Pesawaran yang memiliki potensi pariwisata tersebar di sejumlah kawasan.

“Konsep pengelolaan berbasis kawasan dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan retribusi pariwisata yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah,” ujarnya.

Pengelolaan retribusi pariwisata di Gunungkidul juga didukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pembayaran dilakukan secara nontunai melalui sistem tiket elektronik (e-ticketing) berbasis QRIS dengan perangkat Mobile Point of Sale (M-POS) di TPR kawasan Pantai Selatan.

Setiap transaksi tercatat dan tervalidasi secara waktu nyata (real-time) melalui sistem yang terhubung dengan dasbor keuangan daerah. Sistem tersebut memudahkan pembayaran sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan.

Pengawasan juga dilakukan melalui rotasi petugas retribusi secara berkala, audit rutin, dan inspeksi mendadak untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam studi komparasi tersebut, PAD sektor pariwisata Gunungkidul mencapai Rp53,87 miliar atau 149,40 persen dari target. Jumlah kunjungan wisatawan tercatat 4,37 juta orang.

Capaian tersebut menjadi bahan kajian bagi Pemkab Pesawaran dalam merumuskan sistem pemungutan retribusi pariwisata yang lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diakses wisatawan.

Selain sektor pariwisata, Pemkab Pesawaran juga mempelajari sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi (SENAPATI).

Sistem tersebut menyediakan beragam kanal pembayaran, mulai dari QRIS dinamis, virtual account, perbankan daerah, dompet digital, hingga jaringan Indomaret dan Pos Indonesia.

Layanan pembayaran mencakup sejumlah jenis pajak, antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), serta pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), termasuk makanan, minuman, dan tenaga listrik.

Digitalisasi pembayaran tersebut turut mendukung kontribusi pajak terhadap PAD Gunungkidul yang mencapai lebih dari 41 persen.

Melalui studi komparasi ini, Pemkab Pesawaran diharapkan dapat mengadaptasi praktik pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, terutama untuk memperluas penerimaan daerah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.(*)