MOMENTUM, Gunungsugih — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Tengah Rahmad Danil menilai harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Komisi II DPRD Lampung Tengah penting untuk memastikan regulasi pengelolaan barang milik daerah memiliki dasar hukum yang jelas.

Pernyataan itu disampaikan Rahmad saat menghadiri rapat harmonisasi Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Ruang Rapat DPRD Lampung Tengah.

Menurut Rahmad, harmonisasi diperlukan agar substansi Raperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus dapat diterapkan oleh organisasi perangkat daerah, termasuk dinas teknis.

"Penyusunan Raperda ini sangat krusial sebagai payung hukum yang jelas bagi kami di dinas teknis. Dengan regulasi yang terharmonisasi, tata kelola, pencatatan, hingga pemeliharaan aset infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat berjalan lebih akuntabel dan tertib administrasi," kata Rahmad.

Ia mengatakan, kejelasan regulasi akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah, termasuk aset infrastruktur yang berada dalam kewenangan Dinas BMBK.

Karena itu, Rahmad berharap proses harmonisasi dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan aset di lapangan.

Rapat harmonisasi tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Raperda inisiatif Komisi II DPRD Lampung Tengah sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.(*)