MOMENTUM, Jakarta--Calon jemaah haji Indonesia 2027 mendapat subsidi Rp3 juta dari pemerintah sehingga biaya yang harus disiapkan untuk pelunasan turun menjadi sekitar Rp23,24 juta per orang.

Subsidi tersebut diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi komponen biaya haji yang menjadi tanggungan jemaah. Sebelum subsidi, biaya yang harus dibayarkan calon jemaah mencapai sekitar Rp26,24 juta per orang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan subsidi diberikan untuk komponen biaya haji di dalam negeri yang sebelumnya mencapai rata-rata Rp5.643.952 per jemaah.

“Saya barusan komunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Komponen BPIH di dalam negeri per orang rata-rata Rp5.643.952 akan disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp3 juta,” kata Dasco saat memimpin rapat penetapan BPIH di Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Biaya Ibadah Haji 2027 Disepakati Rp98,46 Juta, Turun dari Usulan Pemerintah

Dengan subsidi tersebut, komponen biaya dalam negeri yang dibebankan kepada jemaah menjadi sekitar Rp2,64 juta.

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat tersebut menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98.466.351,35 per orang.

Dari jumlah tersebut, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tercatat Rp54.648.825 per jemaah. Sedangkan Rp43.817.526,35 berasal dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji.

Dalam perhitungan pelunasan, setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata sekitar Rp3,4 juta yang tercatat dalam rekening virtual jemaah turut diperhitungkan.

Untuk musim haji 2027, Indonesia memperoleh kuota 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan angka pelunasan sekitar Rp23,24 juta menjadi poin penting bagi calon jemaah setelah adanya subsidi pemerintah.

“Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Jadi yang penting bagi jamaah adalah berapa uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah subsidi, sekitar Rp23,24 juta,” kata Maman.

Menurut Maman, besaran tersebut merupakan hasil pembahasan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah. Ia menyebut komunikasi antara pimpinan DPR dan Presiden turut membahas skema pembiayaan agar beban jemaah lebih ringan.

“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” ujarnya.(*)