MOMENTUM, Lampung--Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 0,54 persen (mtm) pada Oktober 2026, melonjak tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,14 persen. Angka ini bahkan melampaui rata-rata inflasi bulan Oktober dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,32 persen.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam siaran pers yang diterima, Senin (2/11/2026).

Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 3,83 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,23 persen (yoy).

"Inflasi Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau," ujar Bimo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,22 persen (mtm), diikuti bawang merah 0,07 persen, serta tomat, beras, dan cabai rawit yang masing-masing menyumbang 0,04 persen.

Kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah, lanjut Bimo, dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.

Sementara harga beras terdorong penurunan produksi padi pascapanen gadu yang diperberat meningkatnya intensitas fenomena El Niño.

Adapun kenaikan harga tomat dipicu meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kekeringan.

Namun demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Terong mencatat deflasi -0,03 persen sejalan dengan melimpahnya pasokan selama panen.

Daging ayam ras dan minyak goreng masing-masing memberikan andil deflasi -0,02 persen, didukung pasokan yang terjaga dan distribusi yang lancar.

Jagung manis menyumbang -0,01 persen. Bahkan emas perhiasan turut menahan laju inflasi dengan andil -0,02 persen, sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global.

Ke depan, BI memprakirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir tahun 2026. Meski begitu, Bimo mengingatkan sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan dimitigasi.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari tingginya volatilitas harga emas global akibat dinamika geopolitik dan pergerakan nilai tukar dolar AS, potensi penurunan produksi kelapa sawit dan tebu akibat El Niño yang diperkirakan masih berlangsung intens hingga awal 2027, serta kenaikan harga komponen chip global yang berpotensi menaikkan harga barang elektronik.

Sementara dari sisi bahan makanan bergejolak, ancaman datang dari meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), panen gadu yang kurang optimal, persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung yang berisiko mengurangi pasokan lokal, serta ketidakpastian cuaca maritim yang dapat menghambat pasokan ikan.

Harga daging sapi pun masih menghadapi tekanan dari potensi kenaikan biaya produksi dan distribusi.

"Di sisi administered prices, kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan penurunan stok minyak mentah AS berpotensi mendorong penyesuaian harga BBM," kata dia.

Selain itu, kenaikan harga energi global dan tingginya harga acuan LPG internasional berpotensi meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG domestik, terutama LPG non-subsidi.

Untuk mengendalikan tekanan inflasi, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi 4K — Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Langkah konkret yang diambil meliputi optimalisasi operasi pasar beras/SPHP, penguatan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung, peningkatan produksi hortikultura melalui smart fertigation dan greenhouse cabai, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) cabai merah Kulon Progo–Kota Metro dan bawang merah Solok–Bandar Lampung, serta penguatan Early Warning System melalui integrasi data harga dan neraca pangan.

Piloting sistem e-Horti telah dilakukan di 6 kabupaten/kota, mencakup 110 petani dengan luas tanam 55,42 hektare.

"Koordinasi TPID terus diperkuat melalui rapat koordinasi pengendalian harga dan pemantauan produksi pangan, serta edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika inflasi," pungkas Bimo.(**)