MOMENTUM, Bandarlampung — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH Unila) mendesak pimpinan Universitas Lampung segera menuntaskan penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

BEM FH Unila menilai dugaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata, tetapi menyangkut perlindungan hak, keamanan, dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.

Ketua BEM FH Unila M. Fachri Kusuma Jaya mengatakan, dugaan kekerasan seksual tersebut harus ditangani secara serius, objektif, dan tidak berlarut-larut. Dia juga mendesak agar pihak yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi berat sesuai ketentuan hukum.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun impunitas di lingkungan pendidikan,” tegasnya dalam pernyataan tertulis, Senin (9-11-2026).

Menurut Fachri, kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang menjamin kebebasan, keamanan, dan kesetaraan seluruh warga kampus. Relasi dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas dan etika akademik, bukan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dia menilai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa merupakan persoalan serius yang menyangkut martabat manusia dan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang aman.

BEM FH Unila mendesak pimpinan universitas segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Mereka juga meminta tidak ada perlakuan istimewa terhadap pihak yang dilaporkan, termasuk jika memiliki posisi strategis di lingkungan universitas.

Dalam pernyataannya, BEM FH Unila turut menyoroti tanggung jawab Rektor Unila dalam memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berjalan efektif. Mereka menilai pimpinan universitas telah gagal menjalankan mandat fungsi perguruan tinggi apabila tidak mampu memberikan kepastian penanganan.

Perlindungan Korban Jadi Prioritas

Selain mendesak penuntasan kasus, BEM FH Unila meminta universitas menjamin perlindungan terhadap korban selama proses penanganan berlangsung.

Perlindungan tersebut meliputi kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan psikologis, serta keberlangsungan hak-hak akademik korban.

Universitas juga diminta mencegah intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun tindakan pembalasan yang berpotensi merugikan korban akibat keberaniannya menyampaikan laporan.

BEM FH Unila menilai transparansi dan kepastian penanganan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban institusi. Karena itu, pimpinan universitas diminta menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan hak hukum seluruh pihak.

Mereka juga mengingatkan agar penanganan kasus tidak berlarut-larut tanpa kejelasan karena berpotensi mengikis kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian internal universitas.

Fachri menegaskan, objektivitas pemeriksaan dan pemenuhan hak korban harus berjalan beriringan. Proses penanganan harus menjamin keadilan tanpa mengesampingkan hak hukum pihak-pihak yang terlibat.

BEM FH Unila turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Mekanisme pengaduan, menurut mereka, harus mudah diakses, profesional, melindungi pelapor, serta bebas dari konflik kepentingan.

“Menjaga nama baik universitas bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di dalamnya. Justru, keberanian untuk mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas dunia pendidikan,” ujarnya.

BEM FH Unila menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban institusional.

Mereka menegaskan, integritas universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari keberanian institusi melindungi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga kampus.(*)