MOMENTUM, Panaragan--Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) bersama DPRD setempat menyepakati sebelas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026. Regulasi yang disepakati mencakup penguatan pemerintahan tiyuh, pajak dan retribusi daerah, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan petani dan pembudi daya ikan.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Gedung DPRD Tubaba, Senin (9-1102026). Sebelas Raperda itu terdiri atas delapan usulan pemerintah daerah dan tiga inisiatif DPRD.

Rapat dipimpin dan dihadiri Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama Wakil Bupati Nadirsyah, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

Bupati Novriwan Jaya mengatakan, persetujuan bersama tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut dia, pembahasan sebelas Raperda itu mencerminkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam menyusun regulasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Delapan Raperda usulan pemerintah daerah meliputi Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh; Perangkat Tiyuh; serta Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok; perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara tiga Raperda inisiatif DPRD mencakup Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual; Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah di Lembaga Publik; serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudi Daya Ikan.

Novriwan mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya panitia khusus (pansus), serta tim pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.

Dia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menyiapkan tahapan lanjutan, termasuk penyusunan aturan pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat, dan kesiapan teknis penerapan regulasi.

"Setiap Raperda harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menurut Novriwan, materi sebelas Raperda tersebut menyentuh sejumlah sektor strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan tiyuh, optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah, hingga pelayanan publik, pelestarian budaya, serta perlindungan ekonomi masyarakat.

Dengan persetujuan bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat segera menuntaskan tahapan pembentukan peraturan daerah agar regulasi yang disusun tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi masyarakat Tubaba. (**)