MOMENTUM, Jakarta -- Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Selasa (10/11/2026). 

Mantan Kadivkum Polri tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Ahrie tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas sanksi pemecatan dari institusi kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengajuan banding telah disampaikan setelah sidang membacakan putusan.

"Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding," kata Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan, permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis sidang etik pada tingkat banding. Dengan demikian, proses penanganan pelanggaran etik Ahrie masih berlanjut melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding," ujarnya.

Ahrie Sonta merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam perkembangan penyidikan, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran.

Penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang sah.

Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas penyadapan tersebut.(*)