MOMENTUM, Pringsewu--Jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu diminta meninggalkan pola pelayanan yang berbelit-belit. Proses perizinan harus cepat, mudah, murah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun investor.
Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Siti Litawati, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan DPMPTSP Tahun 2026 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Rabu (18-11-2026).
Siti menegaskan, FKP bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang terbuka untuk menyampaikan kritik, keluhan, dan masukan terhadap kualitas pelayanan perizinan.
"Saya minta peserta menyampaikan apa adanya terkait pelayanan DPMPTSP. Jika pelayanan belum maksimal, katakan saja. Jangan ditutup-tutupi. Kita berharap forum ini menghasilkan solusi untuk perbaikan pelayanan," tegasnya.
Dia juga meminta seluruh jajaran DPMPTSP benar-benar mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan pasti.
"Saya titip pesan kepada Kepala DPMPTSP dan seluruh jajaran. Permudah urusan masyarakat. Hilangkan paradigma lama yang mempersulit. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Investor itu tamu yang harus kita sambut dengan karpet merah, karena mereka membuka lapangan kerja bagi warga Pringsewu," terangnya.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pringsewu Handri Yusuf mengatakan, FKP 2026 bertujuan menghimpun masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan standar pelayanan yang akan diterapkan.
Menurutnya, masukan dari berbagai unsur masyarakat tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pembenahan kualitas pelayanan perizinan.
"Kami membutuhkan masukan dan saran dari seluruh perwakilan peserta. Semoga menjadi catatan sekaligus dasar pembahasan untuk perbaikan pelayanan ke depan," kata Hendri.
Dia menyebut, penyelenggaraan FKP merupakan bentuk komitmen DPMPTSP untuk terus berbenah dan membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan.
Handri berharap, peningkatan kualitas pelayanan dapat membangun kepercayaan publik sehingga masyarakat tidak lagi ragu mengurus perizinan.
Menurutnya, kemudahan perizinan akan mendorong tumbuhnya usaha baru, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Pringsewu.
Forum yang mengusung tema "Mewujudkan Pelayanan Prima, Menuju Pringsewu Melayani 2029" tersebut dipandu Sekretaris DPMPTSP Rini Andalusia. Peserta terdiri dari unsur pemerintah daerah, media, akademisi, organisasi profesi, dan pelaku usaha. (**)
Editor: Munizar
E-Mail: harianmomentum@gmail.com