Harianmomentum.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung tidak ikut campur dalam penangguhan penahanan Calon Gubernur Lampung Mustafa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Komisioner Bawaslu Lampung Ade Asyari, pengajuan penangguhan penahanan Mustafa menjadi ranah KPK. "Kalau ingin mengajukan penangguhan ya langsung ke KPK. Karena itu bukan ranah kita," kata Ade, Kamis (22/2).

Termasuk soal KPK akan memberikan penangguhan penahanan atau tidak, itu wewenang KPK. "Ya, monggo, karena itu memang ranah KPK. Kalau kami hanya melihat status dia (Mustafa) saja. Terlepas dia tersangka," jelasnya.

Terkait pengajuan surat permohonan dari tim kuasa hukum Mustafa, Ade mengaku tidak menerima surat tersebut.

"Tidak ada suratnya. Kita juga tidak bisa ngeluarin itu (surat permohonan). Bawaslu ini hanya menilai dia sebatas calon saja. Kalau suratnya tidak ada. Seharusnya langsung ke KPK kalau mau mengajukan," terangnya.

Sebelumnya, Bupati Nonaktif Lampung Tengah Mustafa akan mengajukan penangguhan penahanan kepada KPK.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Hukum (Bahu) Nasdem Lampung Wahrul Fauzi Silalahi saat jumpa pers di Kantor Sopian Setepu di Wayhalim Bandarlampung, Rabu (21/2).

Menurut Wahrul, untuk menghadapi masa kampanye, tim penasihat hukum bersama tim kampanye akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan Mustafa agar bisa berkampanya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung.

"Setiap pasangan calon mempunyai hak politik untuk melanjutkan tahapan dan jadwal kampanye. Maka, kami akan mengajukan permohonan penangguhan tahanan untuk Kakak Mustafa," jelas Wahrul.

Dia mengaku, sudah meminta surat permohonan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melengkapi surat pengajuan penangguhan tersebut. (adw)