Harianmomentum.com--Provisi Lampung disebut sebagai daerah rawan praktik money politic (politik uang) dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun (2018).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (Kor-Div PHL) Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar.

Menurut dia, berdasarkan rilis Bawaslu Republik Indonesia, Lampung menempati peringkat ketiga nasional sebagai daerah rawan politik uang. 

"Lampung peringkat ketiga  yang money politic-nya tertinggi secara nasional. Ini warning bagi kita untuk merubah image itu. Dalam 60 hari menjelang kampanye ini kita baru mendapatkan dua kasus money politik, maka kita sangat optimis dapat keluar dari peringkat itu," kata Iskardo saat menjadi pemateri dalam kegiatan rapat koordiasi (rakoor) stakeholder pengawasan Pemilihan Gbernur Kampung tahun 2018.

Rakor berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Kota Metro, Jumat (6/4). Selain itu, lanjut dia, memasuki masa kampanye, Bawaslu Lampung mendapatkan 51 temuan terkait kampanye yang diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Yang kita sayangkan masih ada keterlibatan ASN. Sedangkan untuk di Metro ini ada juga tapi sudah di klarifikasi. Kemarin ada kejadian di Metro ini, ada calon yang mengadakan kampanye tapi di undangannya itu pengajian. Sehingga banyak ASN yang saking cintanya terhadap ustazah itu lalu datang ke sana dan ternyata baru tau kalau itu kampanye," ungkapnya. 

Walikota Metro Achmad Pairin mengapresiasi kegiatan tersebut, karena bertujuan mewujudkan Pilgub Lampung yang bersih dari pelanggaran. 

"Pemkot Metro sangat memdukung kegiatan Bawaslu yang bertujuan untuk penegakan netralitas ASN, untuk mewujudkan pemilihan gubernur yang bersi," ucapnya. 

Dia mengimbau kepada ASN di Pemkot Metro untuk menjaga netralitas dalam Pilgub Lampung. 

"PNS dilarang mendekati partai politik. PNS dilarang memasang sepanduk kegiatan politik. Saya himbau kepada ASN untuk mengikuti aturan, jangan sampai memihak kepada partai politik," imbaunya. 

Pairin berharap, pendataan pemilih di Kota Metro bisa dilakukan secara akurat. Ini, agar partisipasi pemilih di Kota Metro bisa meningkat. 

"Harapan saya paling tidak 80 persen dari penduduk Metro ini didata yang benar. Maka saya mengajak untuk mendata yang akurat agar partisipasi masyarakat meningkat," harapnya.(pie)