Harianmomentum.com--Menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Berbagai kemungkinan dapat terjadi, sehingga aparat penegak hukum harus dapat memprediksi segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi.

"Mulai dari pelanggaran aturan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah maupun pendukungnya, hingga kemungkinan terjadinya kericuhan jelang Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang harus dipantau," kata Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Bandarlampung, Hentoro Dwi Cahyono dikantornya usai serah terima jabatan kepala seksi (kasi) intel kejaksaan negri setempat, Senin (30/4/18).

Untuk itu, diperlukan kinerja fungsi intelijen (intel) guna mengantisipasi hal-hal buruk tersebut. Maka, intelijen harus terus mengawal setiap aktivitas para calon kepala daerah, khususnya pada saat kampanye.

“Saat ini suasana pilkada semakin memanas. Para calon terus bersaing satu sama lainnya. Maka, fungsi inteligen harus benar-benar tanggap,” kata Hentoro.

Hentoro menegaskan, agar inteligen dijajarannya senantiasa hadir dalam setiap jalannya kampanye calon kepala daerah, khsusnya diwilayah Kota Bandarlampung.

“Baik kampanye terbuka maupun tertutup, intelijen harus ada dilokasi tersebut. Pengamatan itu dilakukan agar tidak ada benturan antara masing-masaing calon ataupun pendukung calon. Jangan sampai, ada informasi krusial (penting) yang terlewat,” jelasnya.

Karena, sambung dia, intelijen merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan. “Intelijen itu sama dengan mata, kaki serta tangan pimpinan. Dari situlah saya dapat mengambil keputusan, karena saya mengetahui perkembangan yang ada,” terangnya.

Menurut Hentoro, fungsi intelijen dijajarannya harus ditingkatkan lagi dari sebelumnya. “Saya perhatikan, terkadang pada saat kampanye berlangsung jajaran intelijen kita tidak ada dilokasi itu,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut dia, hingga saat ini suasana jelang pilkada di Lampung masih kondusif. “Saat ini masaih kondusif dan relatif aman,” ujarnya. (acw)