Harianmomentum--Dana hibah panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanggamus hingga kini belum dicairkan. Hal ini lantaran belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara panwaslu dengan pemkab setempat.

Ketua Panwaslu Tanggamus Dedi Fernando mengatakan jumlah dana hibah yang diberikan pemkab ditahun 2017 sebesar Rp3, 5 miliar yang pencairannya dibagi dalam dua tahap, yakni di APBD Perubahan Rp1, 5 miliar.

"Alhamdulillah untuk pengajuan dana hibah diakomodir,  sekarang tinggal menunggu realisasinya saja yakni penandatanganan NPHD antara panwaslu dengan pemkab, " kata Dedi Fernando, Selasa (26/9).

Dikatakan Dedi bahwa Bawaslu Provinsi Lampung sudah memberikan tenggat waktu jika NPHD harus ditandatangani pada Rabu (27/9) hari ini. Hal itu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

"Untuk waktu penandatanganan NPHD masih dibahas, memang deadline dari Bawaslu tanggal 27 September ini. Tahapan memang sekarang sudah berjalan, tentunya kami ingin agar secepatnya jangan sampai ini tertunda yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan," ujarnya.

Kemudian saat disinggung mengenai kecukupan dana awal pencairan sebesar Rp2 miliar, Dedi mengatakan bahwa dana tersebut press dan cenderung kurang sebab sebagian besar anggaran terserap untuk honorarium dan meubeler kantor dari mulai Kabupaten hingga kecamatan.

"Ditahun 2017 ini saja kalau dihitung untuk honor Rp1, 7 miliar belum lagi untuk meubeler sebesar Rp400 juta, belum lagi untuk kegiatan seperti rekrutment dan kegiatan pengawasan kami berharap Oktober dana Rp2 miliar cair dan November Rp1, 5 miliar yang tercover dalam APBD Perubahan 2017," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan jika anggaran untuk panwaslu tidak ada masalah. "Apa yang menjadi usulan panwaslu kita akomodir dan kami usahakan penandatanganan NPHD bisa terlaksana pada 27 September," kata Heri. (zal)