Harianmomentum.com--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang menunda pemugaran Tugu Garuda karena pemilik lahan meminta harga lahan di atas nilai jual objek pajak (NJOP).

Kepastian penundaan pemugaran ikon Tulangbawang yang terletak di depan Terminal Menggala itu, disampaikan Bupati Winarti usai mengahadiri Sidang Paripurna DPRD Tulangbawang, di gedung DPRD setempat, Kamis (4/10/2018).

Padahal, Bupati Tulangbawang Winarti awalnya menargetkan pada 2018 dilakukan pemugaran Tugu Garuda untuk mempercantik ibu kota kabupaten.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan alokasi dana senilai Rp4 miliar kepada Pemkab Tulangbawang. Dana tersebut diperuntukan untuk pembebasan lahan ikon Tugu Garuda.

"Kami fokus pembangunan itu dulu (Tugu Garuda Red), tapi karena pembebasan tanah dengan pemiliknya tidak clear dan tanah itu milik orang lain bukan milik kami, jadi belum bisa dikerjakan," ujar Winarti.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulangbawang Ferli Yuledi mengatakan, dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan melihat harga di pasaran ditentukan nilai ganti rugi lahan tersebut sebesar Rp160 ribu hingga Rp180 ribu per meter.

Namun, pemilik lahan meminta harga di atas NJOP, yakni sebesar Rp400 ribu permeter untuk lahan seluas 28.000 meter.

"Permintaan pemilik tanah lebih mahal atau tinggi dari harga NJOP dan harga pasar yakni Rp400 ribu per meter di luar pajak. Sementara harga NJOP dan pasarnya maksimal Rp160 ribu sampai dengan Rp180 ribu permeter," kata dia. (rhm).