Harianmomentum.com--Ribuan massa yang terdiri dari peratin (kepala desa) dan aparatur pekon (desa) berunjuk rasa di halaman Sekretariat DPRD Pesisir Barat, Senin (11-2-19).

Dalam orasinya, pengunjuk-rasa itu mempersoalkan dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang, menurut mereka, tidak digunakan secara benar.

Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana reses DPRD Pesisir Barat sejak 2014.

"Kami siap memberikan keterangan secara lengkap kepada BPK, dengan catatan permintaan kami untuk audit dana reses DPRD dengan peratin bisa ditindaklanjuti," ucap Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pesibar, Arief Mufti, dalam orasinya.

Arief mengancam akan menurunkan massa lebih banyak, jika BPK tidak segera memberikan perhatian khusus untuk mengaudit dana dimaksud. 

"Kalau tidak ditindaklanjuti, kami siap menurunkan APDESI se-Provinsi Lampung," katanya.

Selain itu, pengunjuk-rasa juga menuntut Ketua DPRD Pesibar, Piddinuri, menyampaikan permohonan maaf secara resmi terkait statemen Ketua DPRD di media sosialnya. 

"Kami ini adalah pelayan masyarakat di tingkat terbawah. Jangan sedikit-sedikit apa yang kami lakukan salah. Untuk itu Ketua DPRD harus menyampaikan permohonan maaf secara resmi di media online maupun cetak karena apa yang disampaikannya itu bohong," tandasnya.

Aksi tersebut mendapat respon dari beberapa anggota legislatif setempat, dengan mempersilakan pengurus Apdesi kabupaten dan para ketua Apdesi kecamatan bermusyawarah dengan ketua DPRD di ruangan khusus.

Sayangnya musyawarah tersebut berlangsung tertutup untuk media. Sejumlah wartawan yang meliput unjuk rasa itu pun kecewa. (asn).