Harianmomentum.com--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meminta perbankan menggulirkan program kredit modal usaha, bagi pedagang kecil. Program itu bertujuan untuk melawan rentenir yang kerap memberatkan warga sebagai peminjam modal.

Hal itu ditegaskan Walikota Herman HN saat sidang paripurna pembahasan LKPJ TA 2018, di DPRD Bandarlampung Jumat (3-5-2019).

Menurut Herman usulan dari Fraksi Partai Golkar DPRD terkait bantuan kepada pedaagang kecil sudah ditindaklanjuti oleh pemkot melalui imbauan kepada seluruh bank di Bandarlampung.

"Usulan itu sudah kami tindaklanjuti, bahkan bukan hanya diberlakukan kepada bank daerah saja, tapi semua bank. Saya minta agar berikan pinjaman kepada pedagang kecil," katanya.

Herman HN mengimbau, pinjaman yang diberikan tersebut tidak hanya dalam bentuk pinjaman dalam jumlah besar, tetapi juga dikhususkan bagi kalangan pedagang kecil dan menengah ke bawah.

"Ya saya sampaikan untuk bisa mengagarkan pinjaman Rp2,5 juta atau Rp4 juta, dengan bunga yang juga tidak besar. Ini untuk membantu pedagang kecil juga, agar mereka tidak mengandalkan renternir," jelas dia.

Dengan mendapatkan bantuan dari pihak bank yang terakreditasi pemerintah, menurut Herman HN, sangat efektif dalam membantu masyarakat, khususnya bagi pedagang kecil.

Ia berpesan kepada masyarakat yang melakukan peminjaman agar disiplin mencicil tiap bulan, seperti tertuang dalam perjanjian dengan pihak bank.

"Saya minta pada nasabah itu supaya membayar. Bayar bulanan boleh, bayar dua bulanan juga boleh. Ini uang rakyat juga, jangan sampai menunggak. Uang harus kita pertangungjawabkan juga, milik rakyat ini," tegas wali kota.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2018, Fraksi Partai Golkar, Yuhadi, mengusulkan kepada walikota yang memiliki kendali dalam modal sebesar Rp14 miliar di BPR Syariah, untuk memberikan kebijakan meminjamkan kepada rakyat kecil, agar tidak bergantung kepada rentenir.

"Banyak pedagang kecil kita yang terjepit dengan renternir, kalau di pasar itu mereka pasti mengantri. Sedangkan kita punya uang Rp14 miliar yang tidak terpakai. Sebaiknya dianggarkan untuk pinjaman bagi kalangan menengah ke bawah," kata dia.

Menurut Yuhadi, uang pemkot yang ada di BPR Syariah itu perlu disosialisasikan ke rakyat, dalam hal ini walikota yang memiliki andil untuk memerintahkan ke pihak bank.

"Mungkin karena sosialisasinya masih terlalu lemah, sehingga rakyat belum banyak yang tahu. Kalau pak wali yang mengintensifkan kepada lurah untuk disampaikan kepada rakyat, akan lebih didengar dan dilaksankan," jelasnya. (red)