Harianmomentum.com--Kabar yang menyebut Ibukota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan mengisyaratkan adanya unsur politis kepentingan segelintir pihak. Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil langkah dan kebijakan dalam masalah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Tim Relawan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Lampung, Andi Desfiandy saat dikonfiramsi harianmomentum.com, Rabu (7-8-2019).

Menurut Andi, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut ibukota akan dipindah ke Kalimantan belum tentu sepenuhnya benar.

“Pernyataan beliau ini (Jokowi) apakah memang iya atau bersayap,” kata Andi, meragukan kabar yang beredar.

Sebab, sambung dia, penentuan ibukota harus melalui banyak kajian, mulai dari aspek ketersediaan lahan, air, tanah, lingkungan, ketahanan, keamanan, ekonomi, budaya serta aspek mitigasi bencana dan aspek pertahanan serta beberapa aspek lainnya.

“Kita ketahui bahwa di Kalimantan dikuasai segelintir orang. Ada sejumlah lahan perkebunan dan pertambangan yang dikuasai segelintir perusahaan,” ungkap Ketua Yayasan Alfian Husin itu.

Terlebih, sambung dia, aktifitas di Kalimantan cendrung mengarah kepada pertambangan dan perkebunan.

“Disana sering terjadi kekeringan, kebarakaran, kebanjiran, konflik sosial, gempa bencana alam lainnya,” bebernya.

Karena itu, Ketua Bravo-5 Lampung (relawan Jokowi) itu kurang sependapat jika ibukota negara dipindah ke Kalimantan. “Ini yang jadi pertanyaan, kenapa harus Kalimantan yang ditunjuk sebagai pusat pemerintah,” ujarnya.

Namun jika kebijakan tetap mengarah ke Kalimantan, Andi meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mampu menunjukkan dari seluruh aspek bahwa itu keputusan terbaik.

“Kami berharap agar keputusan diuji publik. Kemudian kajian tersebut dibuka ke publik lalu diperbandingkan dengan kajian daerah lainnya sehingga keputusan berdasarkan kajian ilmiah. Jadi tiadak ada kesan ada kepentingan lain,” ungkapnya. 

Sebagaimana diketahui, selama setahun terakhir Andi dan tim relawan DKI Lampung sedang gencar-gencarnya melakukan uji publik di banyak aspek. Dengan harapan Lampung terpilih sebagai ibukota baru Negara Indonesia.

“Dari awal Pak Jokowi meminta agar ada kajian terhadap lokasi yang akan dijadikan ibukota. Tapi kalau misalnya ibu kota itu harus di tengah, tidak usah dikaji lagi lah. Kalau begini, sepertinya memang sudah dikondisikan (ibukota) harus ditengah,” kata Andi mengungkapkan kekecewaannya.(acw)