MOMENTUM, Jakarta--Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berkomitmen memperkuat ketersediaan buku. Khususnya buku tentang ilmu pemerintahan.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum MIPI Bahtiar saat melantik Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026, di Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (14-9-2021). 

"Sejumlah pekerjaan rumah tentu harus kami selesaikan, termasuk penerbitan buku," kata Bahtiar melalui rilis yang diterima harianmomentum.com, Rabu (15-9).

Bahtiar menjelaskan, dari hampir 271 juta penduduk Indonesia, setidaknya setiap orang membutuhkan tiga buku pertahun. Artinya, setiap tahun dibutuhkan sekitar 800 juta buku. 

Meski demikian, sering terjadi kesenjangan antara ketersediaan buku dengan jumlah orang yang membutuhkan. 

Bahkan, menurut dia, setiap satu judul buku itu terdapat sembilan orang yang mengantre untuk mendapat giliran. 

"Nah yang idealnya menurut UNESCO satu orang manusia itu paling tidak ada tiga buku, buku bacaan baru, bukankah ini gap yang jauh sekali," jelasnya.

Karena itu, MIPI sebagai organisasi kemasyarakat yang terdiri dari ilsmuwan, pemerhati dan praktisi pemerintahan akan menjawab tantangan tersebut.

Dia menyatakan, MIPI akan merancang terbitnya buku-buku pemerintahan yang akan disusun oleh pengurus dan anggota yang ada di pusat atau daerah, hingga kampus-kampus. 

"Karya-karya terbaik yang dihadirkan kemudian akan didistribusikan pada masyarakat," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Selain itu, MIPI juga akan menyelesaikan tiga buku yang sangat mendasar tentang ilmu pemerintahan Indonesia. Seperti buku putih tentang pemerintahan, etika pemerintahan dasar, dan konsep dasar ilmu pemerintahan. 

"Buku itu bisa ditulis oleh ilmuwan, pemerhati dan praktisi pemerintahan. Mungkin MIPI bisa menjalankan, taruhlah seperti itu, membangun misi bagaimana merangsang para penulis," sebutnya. (**)

Editor: Agung DW