MOMENTUM, Bandarlampung--Kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Lampung mencapai Rp1,41 triliun.

Jumlah tersebut meliputi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Erwan Bustami usai beraudiensi dengan Gubernur Arinal Djunaidi, Kamis (9-6-2022).

"Kebutuhan anggaran kita secara total mencapai Rp1,41 triliun," ujar Erwan.

Rinciannya: Provinsi Lampung Rp681 miliar, Lampung Tengah Rp85,70 miliar, Lampung Selatan Rp62,82 miliar, Lampung Timur Rp73,73 miliar, Tanggamus Rp67,37 miliar, Lampung Utara Rp64,09 miliar, Tulangbawang Rp54,49 dan Bandarlampung 53,64 miliar.

Kemudian RpPesawaran 49,71 miliar, Waykanan Rp44,46 miliar, Mesuji Rp35,06 miliar, Pringsewu Rp33,38 miliar, Lampung Barat Rp30,98 miliar, Pesisir Barat Rp30,63 miliar, Tulangbawang Barat Rp29,24 miliar dan Metro Rp19,17 miliar.

Meski demikian, total kebutuhan tersebut bisa lebih hemat asalkan menerapkan konsep sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Dia merinci, total anggaran yang dibutuhkan jika menggunakan konsep sharing hanya Rp834,11 miliar. 

"Itu kalau tidak ada konsep sharing anggaran bisa mencapai Rp1,41 trilin. Tetapi kalau ada sharing anggaran itu hanya Rp834,11 miliar," jelasnya.

Walau begitu, dia mengatakan, yang menentukan konsep sharing anggaran tersebut adalah gubernur dan bupati/walikota.

"Kesepakatan ini ada pada gubernur, bupati dan walikota. Karena nanti akan dibuatkan peraturan gubernurnya," jelasnya. 

Dia menjelaskan, konsep tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 yang menyebutkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahun dan tanggal yang sama maka bisa dilaksanakan dengan perencanaan anggaran yang sama.

Menurut dia, dengan konsep sharing anggaran maka kebutuhan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota lebih efisien. (**)