MOMENTUM, Kotabumi -- Sejumlah wartawan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara, Kamis 13 Oktober 2022.

Aksi para jurnalis itu merupakan buntut dari ketidakjelasan pembayaran advetorial (ADV) dan langganan media yang menunggak tiga bulan di Sekretariat DPRD Lampura.

Para wartawan itu tidak hanya menggelar aksi di kantor DPRD. Mereka juga mendatangi Kantor Pemkab Lampura, Kejaksaan dan Polres Lampura.

Pada saat berada di kantor Pemkab Lampura, mereka diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol, Fadly Achmad.

Di sela-sela aksi, kordinator lapangan (korlap) aksi, Artoni, meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati, untuk mencopot sekretaris dewan (Sekwan), Kabag Umum dan Kassubag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Lampura dari jabatannya.

”Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampura untuk segera meyelesaikan permasalahan tunggakan tiga bulan dan membayar tagihan advetorial di Sekretariat DPRD kepada media," tegasnya.

Kemudian, di Kantor DPRD Lampura, peserta aksi menyerukan agar Sekretariat DPRD setempat segera melakukan pembayaran kepada media.

Kepada Sekwan, para peserta aksi meminta keterbukaan dan transparan terkait anggaran dana media sebesar Rp2,1 miliar lebih.

Mereka meminta sekwan bertanggung jawab atas carut marutnya anggaran media. "Kami minta DPRD tidak intervensi terkait anggaran di Sekretariat DPRD Lampura,” kata salah satu peserta aksi.

Namun para awak media menyampaikan orasi di gedung DPRD, tidak ada anggota dewan, maupun sekretaris dewan, kabag dan kasubag berada di tempat. Sehingga tidak ada satupun perwakilan yang menemui peserta aksi.

Dalam melakukan aksi damai ini, nampak puluhan anggota polisi mengawal jalannya aksi.

"Kami hanya mau meminta kejelasan ADV dan langganan media, kenapa para pejabat seketariatan yang membidangi anggaran media menghilang dan anggota dewan tidak ada satupun di tempat," ucap Defriwansyah Tajir.(*)