MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang merespons tuntutan petani pada peringatan Hari Tani Nasional, Rabu, (24-9-2025).

Dalam aksi tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui massa dan menyatakan pemprov segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. 

Tim itu disebutkan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN, DPRD Lampung, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Wagub Lampung Janji Bentuk Tim Fasilitasi Konflik Agraria

Munir menilai kebijakan itu langkah revolusioner untuk menyelesaikan sengketa lahan yang hampir merata di kabupaten/kota. 

“Ada konflik di Gunungsari, Bandarlampung yang sudah puluhan tahun dengan KAI, ada sengketa dengan perusahaan perkebunan, termasuk di Lampung Tengah dan Wayterusan, ada juga yang bersengketa dengan PT Benhil. Semua ini butuh solusi bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan DPRD akan berperan aktif dalam tim agar aspirasi petani benar-benar terakomodasi. 

“Sektor pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto. red) Lampung dan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil bumi,” kata Munir.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten harus memberi perhatian mendasar dan substansial pada pertanian. 

“Produk unggulan Lampung harus kita lindungi, kita prioritaskan, dan kita dorong sampai pasar nasional bahkan internasional. Dari hulu sampai hilirnya akan kami kawal,” pungkasnya. (**)