MOMENTUM, Bandarlampung--Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menemukan indikasi celah penyalahgunaan QR Code untuk pembelian solar bersubsidi. 

Dalam sidak di sejumlah SPBU, Jumat (9/10/2026), ditemukan satu mobil menyimpan tiga hingga empat tangkapan layar QR Code.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena QR Code digunakan untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Penggunaan beberapa tangkapan layar dalam satu kendaraan dinilai berpotensi membuka celah kecurangan jika tidak disertai pemeriksaan ketat terhadap identitas kendaraan.

Sidak dilakukan di sejumlah SPBU di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan Rajabasa, Bandar Lampung. Selain temuan QR Code, rombongan juga mendapati antrean panjang, ketidaksesuaian QR Code dengan identitas kendaraan, serta proses pengisian solar yang dinilai belum efisien.

Putri Zulhas mengatakan, pemeriksaan QR Code dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seharusnya dilakukan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian, bukan ketika mobil sudah berada di depan dispenser.

“Pengecekan QR dengan STNK itu dilakukan saat mobil sudah terparkir di depan. Padahal, itu bisa dilakukan oleh marshal sebelum kendaraan masuk. Tadi bahkan kami temukan ada yang tidak sesuai,” kata Putri.

Ia juga menyoroti penggunaan QR Code berupa cetakan maupun tangkapan layar yang berpotensi disalahgunakan. Karena itu, ia menyarankan agar pembelian solar bersubsidi menggunakan QR Code langsung dari aplikasi MyPertamina untuk memperketat pengawasan.

“Tadi satu mobil capture-nya ada tiga, ada empat. Karena itu, saya memberikan saran agar QR Code jangan diprint. Kalau dicetak, satu mobil bisa membawa berapa QR. Begitu juga dengan screen capture. Seharusnya langsung dari aplikasi MyPertamina untuk mengecilkan potensi fraud,” ujarnya.

Selain persoalan QR Code, Putri menyoroti lamanya proses pengisian solar. Berdasarkan pengujian langsung bersama Gubernur Mirza, pengisian 40 hingga 45 liter solar seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima menit. Namun, di SPBU yang ditinjau, proses tersebut membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit.

Menurut Putri, lambatnya pelayanan antara lain disebabkan keterbatasan operator. Dalam satu titik pengisian, seorang operator harus melayani dua hingga empat kendaraan secara bergantian sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan antrean panjang bukan disebabkan kekurangan stok BBM. Ia menyebut persediaan solar masih aman, meskipun jumlah kendaraan yang mengisi BBM tersebut meningkat sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan kondisi biasanya.

“Yang pertama, saya sangat bersyukur kuota ini bukan karena kekurangan BBM. Stok BBM aman,” ujar Mirza saat meninjau SPBU di Rajabasa.

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong pembenahan standar operasional prosedur (SOP), mencegah praktik kecurangan, dan memperketat pengawasan agar subsidi diterima masyarakat yang berhak.

“Yang pertama kita benahi SOP-nya, kedua jangan sampai ada fraud atau kecurangan, ketiga yang berhak harus mendapatkan subsidi,” tegasnya.

Putri menambahkan, sebanyak 91 SPBU di Lampung telah mendapat teguran terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Ia meminta Pertamina Patra Niaga meningkatkan pengawasan dan memastikan prosedur pemeriksaan kendaraan dijalankan secara disiplin.

Selain itu, penyerapan kuota BBM bersubsidi disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga kebutuhan penambahan kuota perlu dikaji bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Melalui sidak tersebut, pemerintah daerah dan Komisi XII DPR RI mendorong perbaikan pelayanan serta pengawasan distribusi solar bersubsidi untuk mengurangi antrean dan mencegah penyalahgunaan subsidi.(*)