Harianmomentum.com--Kinerja  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupate Lampung Barat (Lambar) menjadi sorotan Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat. Itu  terungkap saat rapat Banang dengan satuan kerja perangkat daerah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, Rabu (1/11).

Pada rapat tersebut, anggota Banang DPRD Lambar mempertanyakan fasilitas pelayanan kesehatan dan kesejahteran tenga medis. 

“Berapa jumlah dokter berstatus PTT (pegawai tidak tetap). Lalu berapa tunjangan kesejahteraan mereka? Kalau tunjangan tidak pas dengan pekerjaan yang diemban, nanti berakibat pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," kata anggota Banang DPRD Lambar Heri Gunawan.

 
Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota  Banang lainnya SW. Sundari. Dia mempertanyakan terkait pelaksanaan Pelatihan Bidan Desa berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dan berapa hari pelatihan tersebut. 

“Pelatihan bidan desa ini penting, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan. Karena itu, kita harus tahu lebih jelas metode pelatihan dan berapa pesertanya,” tanya Sundari.

Menjawab  pertanyaan tersebut, Kepala Dinkes Lambar Paijo mengatakan, saat ini dokter PTT  berjumlah sebelas orang dengan total tunjangan kesejahteraan masing-masing Rp5 juta per bulan.Sedangkan pelatihan bidan desa,  menurut  dia, dilaksanakan selama tiga hari dengan sistem bergilir.

“Sampai saat ini total jumlah bidan desa di Lambar mencapai 1.316 orang. Dari jumlah tersebut, 135 diantaranya telah mengaikuti pelatihan sejak tahun 2014 sampai 2017. Sedangkan, untuk posyandu saat ini  ada 254 ,” ungkapnya. (lem)